hukum dagang

Perdagangan atau perniagaan pada umumnya ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Dalam zaman modern ini perdagangan adalah pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjualan. Jenis-jenis perdagangan dibagi menjadi tiga, yaitu[1];Menurut pekerjaan yang dilakukan pedagangPerdagangan mengumpulkan (produsen – tengkulak – pedagang besar – eksportir)Perdagangan menyebutkan (importir – pedagang besar – pedagang menengah – konsumen)Menurut jenis barang yang diperdagangkanPerdagangan barang à yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan jasmani manusia. Contoh: (hasil pertanian, pertambangan, pabrik)Perdagangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rohani manuia. Contoh (kesenian, musik)Perdagangan uang dan kertas-kertas berharga (bursa efek)Menurut daerah, tempat perdagangan itu dilakukanPerdagangan dalam negeriPerdagangan internasional à perdagangan ekspor, perdagangan imporPerdagangan meneruskan (perdagangan transito)Menurut Soesilo Prajogo yang dimaksud Hukum Dagang adalah “Pada hakekatnya sama dengan hukum perdata hanya saja dalam hukum dagang yang menjadi objek adalah perusahaan dengan latar belakang dagang pada umumnya termask wesel, cek, pengangkutan,basuransi dan kepalitan’[2].SUMBER-SUMBER HUKUM DAGANG INDONESIA[3]Pengaturan Hukum di Dalam KodifikasiKitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)Ketentuan KUHPerdata yang secara nyata menjadi sumber hukum dagang adalah Buku III tentang perikatan. Hal itu dapat dimengerti, karena sebagaimana dikatakan H.M.N Purwosutjipto bahwa hukum dagang adalah hukum yang timbul dalam lingkup perusahaan. Selain Buku III tersebut, beberapa bagian dari Buku II KUHPerdata tentang Benda juga merupakan sumber hukum dagang, misalnya Titel XXI mengenai Hipotik.Pengaturan di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD)KUHD yang mulai berlaku di Indoneia pada 1 Mei 1848 terbagi atas dua kitab dan 23 bab. Di dalam KUHD jelas tercantum bahwa implementasi dan pengkhususan dari cabang-cabang hukum dagang bersumber pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang Isi pokok daripada KUHD Indonesia adalah:Kitab pertama berjudul Tentang Dagang Umumnya, yang memuat 10 bab.Kitab kedua berjudul Tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban yang Terbit dari Pelayaran,terdiri dari 13 bab.Pengaturan di Luar KodifikasiSumber-sumber hukum dagang yang terdapat di luar kodifikasi diantaranya adalah sebagai berikut;- UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas- UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal- UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen PerusahaanHukum KebiasaanHukum kebiasaan adalah kebiasaan yang sering dilakukan oleh subyek hukum dan sudah menjadi opini umum dan menimbulkan sanksi apabila tidak dilakukan kebiasaan tersebut.